INILAH.COM, Jakarta - Pertumbuhan industri asuransi
syariah pada 2013 diprediksi mencapai 30-40%. Inilah peluang dan
hambatannya. Seperti apa?
Rhesa Yogaswara, Konsultan
Senior dari Strategic Business Insight of QASA Consulting mengatakan,
begitu banyak prediksi dari berbagai pihak akan asuransi syariah di
Indonesia pada 2013. “Namun alangkah baiknya bila kita melihat dari dua
sudut pandang,” katanya kepada INILAH.COM.
Dua sudut
pandang ini, Rhesa coba membuat analogi yang sederhana yakni ‘dorongan’
dan ‘tarikan’. “Maksud dari mengamati ‘dorongan’ dan ‘tarikan’ ini
adalah di mana kita harus melihat faktor-faktor pendorong pertumbuhan di
2013 ini dan juga faktor yang akan menarik permintaan dalam
meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia,” ujarnya.
Rhesa
menjabarkan dari sisi peluang dan juga hambatan (barrier). Dari sisi
regulasi, lanjutdia,ada beberapa hal yang bisa medorong pertumbuhan
asuransi syariah di tahun 2013. Pertama,adalah penetapan dari Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tentang modal
perusahaan asuransi minimum sebesar Rp100 Miliar.
“Jika modal
perusahaan asuransi tersebut belum mencukupi, pilihannya adalah menambah
modal atau mengkonversi menjadi asuransi syariah, karena syarat modal
minimum asuransi syariah adalah sebesar Rp50 Miliar,” paparnya.
Kedua,
adalah disahkannya Undang-undang tentang asuransi syariah, di mana
semua unit usaha syariah yang merupakan bagian dari induk asuransi
konvensional harus spin off, untuk beroperasi secara mandiri.
Menurut
dia, dengan syarat ringan di mana modal minimum yang tidak terlalu
berat, diharapkan perusahaan asuransi syariah bisa berjalan secara
mandiri. “Kalau memang ada perusahaan yang masih kurang kuat modalnya,
diharuskan untuk melakukan merger dengan perusahaan asuransi syariah
lainnya,” tuturnya.
Ketiga, adalah regulasi yang diharapkan akan
memberikan “dorongan” terhadap nilai asuransi syariah di Indonesia,
melalui produk pertanggungan pihak ketiga, atau dikenal dengan istilah
Third Party Liabilities dari produk asuransi umum. “Arahan dari regulasi
ini adalah untuk mewajibkan penempatan asuransi untuk Third Party
Liabilities, pada produk asuransi syariah,” ucap Rhesa.
Keempat,
adalah keinginan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk
meningkatkan asuransi syariah dengan cara menarik asuransi untuk
underlying aset pada produk sukuk ke asuransi syariah. “Contoh
underlying aset dalam sukuk adalah seperti bangunan, tanah dan
lain-lain,” ujarnya.
Saat ini, menurut dia, underlying sukuk masih
diasuransikan ke asuransi konvensional dan lembaga lain selain syariah.
“Jika saja underlying aset sukuk, yang seharusnya diasuransikan ke
asuransi syariah, dapat direalisasikan, asuransi syariah diharapkan bisa
bertambah,” timpal dia.
Namun, tetap ada hambatan dari sisi
regulasi, yaitu adanya syarat minimum untuk jumlah direksi bagi
perusahaan asuransi syariah. “Regulasi ini akan sangat memberatkan bagi
perusahaan asuransi syariah yang masih belum terlalu besar untuk
menggaji direksi sampai 3 orang,” tegas Rhesa.
Lebih jauh, Rhesa
menjelaskan perihal ‘tarikan’ pada industri asuransi syariah di
Indonesia 2013. “Sebagai gambaran, Prudential Indonesia dengan produk
unit link syariahnya memberikan kontribusi terhadap total premi
perusahaan sampai 25%,” tandas dia.
Sementara ke depan, produk
asuransi syariah akan banyak diserap oleh kelas menengah sampai 2040
mendatang. Seberapa kuatkah ‘tarikan’ kelas menengah ini? Rhesa
menjelaskan, menurut riset pasar yang dikeluarkan oleh MARS 2011, bahwa
Kelas Sosio-Economic-Status (SES) A masih mendominasi asuransi jiwa di
Indonesia.
Artinya, lanjut dia, SES B masih memiliki banyak
peluang untuk menyerap produk asuransi syariah. Terlebih, kelas menengah
ini jumlah populasi yang besar di Indonesia. Kelas Menengah dengan SES B
berkontribusi 23%, sementara kelas menengah SES C berkontribusi 40%
dari total jumlah keluarga di Indonesia.
Artinya,kata dia, 60%
penduduk Indonesia yang berasal dari kelas menengah ini merupakan target
pasar yang cukup besar, dengan perilaku rata-rata pengeluaran penduduk
Indonesia untuk asuransi kesehatan adalah sebesar 7,2% dari pengeluaran
Non-Makanan.
Di balik peluang yang masih besar tersebut, masih ada
faktor ‘tarikan’ lain dari sisi jalur pemasaran. Yaitu jalur
bancassurance yang saat ini cukup mendominasi kontribusi asuransi, yaitu
sebesar 40%. “Namun karena aset bank syariah belum cukup besar,
pertumbuhan premi asuransi syariah pun menjadi belum optimal dalam
menunjang pembiayaan perbankan syariah. Jadi potensi asuransi syariah
juga tidak maksimal karena belum banyaknya produk pembiayaan bank
syariah untuk diasuransikan ke asuransi syariah,” papar Rhesa.
Di
atas semua itu, Rhesa membuat matriks asumsi ‘dorongan’ dan ‘tarikan’
bagi industri asuransi syariah di Indonesia 2013. Dari sisi, ‘dorongan’
regulasi, peluang bagi asuransi syariah adalah Spin Off UUS menjadi Ful
Pledged, Modal Minimum yang lebih rendah (Rp50 Miliar), Penempatan TPL
di asuransi syariah dan penempatan asuransi underlying aset sukuk di
asuransi syariah.
Sementara itu, peluang dari sisi ‘tarikan’ pasar
adalah jumlah kelas menengah SES B, C yang sangat besar dan tingkat
penetrasi pasar asuransi syariah yang masih rendah di SES B, C.
Di
sisi lain, hambatan dari sisi ‘dorongan’ regulasi adalah syarat minimum
direksi yang harus berjumlah 3 orang. Sementara itu, hambatan dari sisi
‘tarikan’ market adalah permintaan produk perbankan untuk pembiayaan
syariah yang belum maksimal.
Dari gambaran ini, lanjut dia, publik
akan dapat lebih mudah melihat bagaimana prediksi asuransi syariah di
Indonesia 2013. Sangat memungkinkan pertumbuhan industri asuransi
syariah pada 2013 sebesar 30-40%, sesuai perkiraan Asosiasi Asuransi
Syariah Indonesia (AASI). “Dengan asumsi, regulasi-regulasi di atas
diharapkan dapat memberikan ‘dorongan’ karena bisa diimplementasikan
dengan baik,” imbuhnya.
sumber : http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1967238/inilah-peluang-dan-hambatan-asuransi-syariah- 2013#.UUc-yTelpGo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar